Ma.Bulian, otodanews.com – Nasib tenaga honorer makin diujung tanduk pasalnya pemerintah pusat bakal menghapus semua honorer dilingkup pemerintah daerah paling tidak November 2023 mendatang.
Tenaga honorer yang memenuhi persyaratan dianjurkan untuk mengikuti seleksi PPPK. Rencananya dilakukan tahun ini.
ArtikelTerkait
Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengatakan sudah mencoba mempelajari petunjuk dari pemerintah pusat.
Jika terdapat kekurangan dan kebutuhan terhadap tenaga ASN, sejatinya bisa ditutupi dengan mekanisme perekrutan PPPK.
“Kita perlu ingat kebutuhan yang amat besar ada ditenaga guru dan tenaga kesehatan apabila diangkat menjadi PPPK, perlu anggaran yang besar. Support anggaran ini, kita juga minta dengan pemerintah pusat,” katanya pada Rabu (8/6/2022).
Batanghari sebagai wilayah kabupaten, dengan daerah hulu pertanian. Adanya undang-undang nomor 28 tahun 2009 secara PAD akan sulit menutupi pembiayaan itu. Sebab sumber batasan yang dimiliki kabupaten yang punya SDA, tidak besar bagiannya, tapi untuk wilayah kota mungkin lebih bisa digenjot
“Formulasi ini yang coba kita sesuaikan, kemampuan keuangan daerah terus kebutuhan terhadap tenaga yang diangkat,” jelasnya.
Terkait tenaga honorer yang ada saat ini kata Fadhil segera mungkin untuk menyiapkan diri, sebab apabila masuk ke PPPK maka akan diasesmen sesuai dengan kompetensi yang dituntut oleh negara.
“Tahun ini, formasi akan kita usulkan tapi menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Kebutuhan kita sangat besar di dua dinas yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” pungkasnya.(Daus)
Discussion about this post