Ma.Sabak, otodanews.com – Bupati Tanjung Jabung Timur yang diwakili Wabup Robby Nahliyansyah menghadiri rapat paripurna DPRD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi kepada fraksi PAN bahwa nota akeuangan RAPBD 2023 telah sesuai dengan tatanan peraturan perundang undangan yang berlaku, , fraksi sepakat untuk dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme.
Hal itu dikatakannya ketika memberikan pandangan umum fraaksi fraksi DPRD atas nota pengantar rancangan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 17/10/2022.
Dikatakan bupati Romi Hariyanto secara umum pendapatan daerah pada RAPBD tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 15,20 persen. Penurunan itu terdiri dari beberapa target penerimaan daerah, pada pos pendapatan asli daerah dikarenakan penyesuaian target pendapatan BLUD rumah sakit umum Nurdin Hamzah, sedangkan pos dana transfer yang mengalami penurunan disebabkan belum dicantumkan penerimaan daerah yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik karena saat ini baru mendapatkan ancar ancar penerimaan dana transfer khususnya DAK fisik sehingga penerimaan dana transfer untuk tahun anggaran 2023 masih relative sama bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Bupati sepakat dengan fraksi Golkar kiranya OPDF yang berpotensi pada akhir tahun anggaran memiliki penyerapan anggaran yang rendah agar segera mengambil Langkah strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga serapan anggaran dapat terlaksana secara optimal.
Terhadap sektor Pendidikan, dikatakan Bupati Tanjab Timur untuk terus meningkatkan kualitas Pendidikan anak sekolah , juga sector Kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan prima di setiap jenjang layanan Kesehatan. Berharap tahun mendatang penerimaan dana transfer yang bersumber dari APBN akan lebih meningkat sehingga dapat meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan sejalan dengan peningkatan kualitas Pendidikan dan kualitas pelayanan fasilitas Kesehatan.
Fasilitas rumah nelayan yang ada di Nipah Panjang atau kecamatan lainnya kiranya dapat diperhatikan sehingga rumah nelayan tersebut dapat ditempatiyang membutuhkan dan tidak diberikan kepada masyarakat yang pekerjaannya bukan nelayan. Menurut bupati, pelayanan public diminta dapat melayani secara cepat, murah, tepat dan akurat sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
Terhadap adanya PAD mengalami penurunan sebesar 11,14 persen bila dibandingkan APBD murni tahun 2022. Penurunan ini disebabkan target pendapatan BLUD rumah sakit umum Nurdin Hamzah TA 2021 terjadi over target Rp 10 M yang bersumber dari klaim BPJS, selanjutnya di TA 2023 target pendapatan BLUD diasumsikan 11 M, sehingga terjadi penurunan dari target penerimaan yang ditetapkan.
Bupati juga sependapat dengan fraksi PDI Perjuangan bahwa kegiatan yang tertunda agar menjadi prioritas pada RAPBD TA 2023, akan melakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasive kepada pemilik usaha yang belum memiliki izin.
Terhadap angkutan yang overload dan over dimensi yang masih beroperasi hingga saat ini, persoalan ini akan didalami dengan OPD teknis dalam menentukan Langkah strategis dalam upaya penyelesaian.
Peningkataan belanja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 200 orang terdiri atas tenaga pendidik dan tenaga Kesehatan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 11 M dengan merasionalisasikan Kembali kebutuhan riil belanja pegawai sehingga hanya membutuhkan penambahan lebih kurang Rp 2 M.(Reg)
Discussion about this post