Ma.Bulian, otodanews.com – Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief lakukan Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah Kabupaten Batanghari dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari di Ruang Kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari, pada (10/11/2023).
Turut hadir Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, Sekda Batanghari Muhammad Adzan S.H, Ketua Bawaslu Batanghari Kaspun Nazir S.Hum, M.Hum, Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim S.Pd, Ketua Kantor Kesbabgpol Batanghari Ansori S.P, serta para tamu undangan lainnya.
ArtikelTerkait
Pada kata sambutannya Bupati Batanghari mengatakan bahwa NPHD ditandatangani satu bulan sebelum tahapan dimulai, dengan dasar itu nilai ruang kepada KPU dan Bawaslu tidak menjadi substansi, yang mana menjadi substansi pemerintah daerah bagaimana hal ini terjadi dengan baik, tentu diawali dengan cara yang baik pada saat NPHD ini dijalankan.
“kepada semuanya sama-sama dikawal sehingga tidak timbul mispersepsi dan miskomunikasi, yang dikarenakan jarang bertemu” Ujarnya.
Di tempat yang sama, Ahmad Halim selaku Ketua KPU Batanghari Mengatakan pada Penandatanganan Hibah dana pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menjadwalkan, merencanakan dan melengkapi syarat-syarat sehingga terlaksananya Penandatanganan NPHD.
“Kami Se-indonesia Ketua Bawaslu dan KPU diundang pada Rakor Nasional dijakarta yang dibuka langsung oleh Presiden, untuk menyatukan persepsi sehingga apa yang dibawa dan dilakukan, komunikasi antar daerah itu satu suara” ujarnya.
Ketua KPU menambahkan, KPU mempunyai tugas besar yang tentu saja tanggung jawab besar juga dalam pilkada pemilu mendatang akan berjalan dengan aman, baik, dan lancar untuk mewujudkan itu semua kami butuh support Morrill dan Material dari pemerintah daerah.
Kemudian dilanjutkan ditempat yang sama pula Ketua Bawaslu Batanghari Kaspun Nazir menambahkan dari apa yang dikatakan Ketua KPU pesan Bapak kemendagri saat Rakor Nasional dijakarta mengatakan secara langsung kalau seandainya masih ada kepala daerah yang mengatakan tidak punya duit, kita tau nominal disetiap rekening kepala daerah.
“Jadi kepala daerah tidak bisa bohong sama kita kata dari kemendagri kemarin, dan hari ini saya dapat konfirmasi kita dapat menandatangani NPHD ini” Pungkas Ketua Bawaslu Batanghari.(Feni)
Discussion about this post