Ma.Bulian, ON-Berpusat di ruang pola besar kantor Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dalam agenda rapat koordinasi yang didampingi oleh Kepala Dinas PMD Arief Budiman, serta di hadiri oleh 110 Kepala Desa dan Camat di se-Kabupaten Batanghari.
Dihadapan para Kades, Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief mengatakan, untuk tahun depan Anggaran Dana Desa (ADD) harus disalurkan tepat waktu. Karena dari ADD tersebut sangat penting sekali untuk pembangunan di desa tersebut.
ArtikelTerkait
Fadhil menyebutkan, keinginan setiap bulan ADD disalurkan. Dan semua itu bisa terwujud sangat perlu dukungan dari Kades untuk kecepatannya. Kecepatan membuat rencana APBDes, kecepatan membuat SPJ-nya, pada Selasa (02/03/2021).
” Karena agama kita mengajarkan, bayarlah upah seseorang sebelum keringatnya kering. Jadi pak Kades tambah enak memarahi anak buahnya kalau gaji tidak tepat waktu. Kalau gaji tidak tepat waktu ada alasannya, gimana mau bekerja gaji saya belum, ujar Bupati Fadhil”, ujarnya.
Lanjut Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menerangkan karena orang kita semua pintar-pintar. Jadi penghasilan setiap bulan ada jodohnya semua.
”Ini untuk bayar motor, ini anak sekolah. Nah pada saat gajinya terlambat, terpaksa mereka kadang-kadang mereka ngutang. Dengan dia ngutang nilai duit berkurang, karena yang nama berutang harga beda.” Katanya.
Sambung Fadhil, hal seperti ini kedepannya harus diperbaiki, bagaimana setiap bulan ADD bisa disalurkan.
”Tolong pak Kadis PMD koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah, agar setiap bulan disalurkan ADD.” Pungkasnya.
Fadhil menjelaskan Karena ADD ini bagian dari mandatory spending, yakni belanja yang diperintahkan. Belanja yang diamankan oleh Pemda untuk disalurkan ke desa dengan nilai minimal 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).
”Ternyata di Batanghari 12 persentase, tapi penyaluran kurang, itu pula yang jadi masalahnya.” Ujarnya.
Fadhil menambahkan, Kemudian ada beberapa keluhan orang punya kartu BPJS ternyata tidak aktif lagi. Namun hal ini kita akan tetap komit membayar ini.
” Nanti coba pak Kadis PMD, hubungi pihak BPJS, tolong diaktifkan. Nanti tetap dibayarkan, karena bebas ADD itu salah satunya BPJS sampai guru PAUD, dan lainnya. Saya masih ingat masalah itu, karena saya salah satu perancang membayar BPJS kepada pegiat desa pada waktu itu namanya. ” Terangnya.(Feni)
Discussion about this post