Sengeti, otodanews.com – Jalan utama Dusun Mudo, Kecamatan Maro Sebo Ilir, yang menghubungkan Desa Rukam, Sekumbung, dan Manis Mato, nyaris putus akibat abrasi sungai yang semakin parah. Retakan besar terlihat di sepanjang jalur tersebut, membuat akses warga semakin terancam.
Namun, alih-alih solusi cepat, pemerintah daerah dan Balai Sungai justru terkesan saling lempar tanggung jawab, membuat perbaikan jalan ini masih terkatung-katung.
ArtikelTerkait
Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi, Budhi Hartono, memastikan bahwa jalan tersebut akan segera diperbaiki. Namun, ia juga meminta Balai Sungai tidak lepas tangan, mengingat jalan yang tergerus berada di bibir sungai, yang masuk dalam wewenang Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS).
“Akan segera kita perbaiki, tapi kita juga meminta Balai Sungai jangan lepas tangan. Ini jalan utama warga, dan kalau dibiarkan, dampaknya akan luas,” kata Budhi.
Namun, di sisi lain, Dinas PUPR Muaro Jambi justru mengisyaratkan bahwa mereka tidak bisa serta-merta melakukan perbaikan, karena persoalan anggaran dan kewenangan.
“Kita tidak bisa langsung memperbaiki titik itu, sebab dana tidak ada untuk itu. Lagi pula, itu bibir sungai, yang menjadi wewenang Balai Sungai,” ujar Sekretaris Dinas PUPR Muaro Jambi, Puja Susanto.
Menurut laporan teknis, perbaikan jalan ini membutuhkan anggaran sekitar Rp600 juta, yang rencananya akan diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT).
Namun, Pemkab Muaro Jambi justru mengusulkan alternatif lain berupa pembuatan jalan baru atau pengalihan jalur.
“Kita akan minta persetujuan pemilik lahan dulu. Jika masyarakat setuju, maka akan segera diperbaiki,” tambah Puja.
Dengan kata lain, solusi yang ditawarkan masih menggantung pada persetujuan pemilik lahan, dan belum ada jaminan kapan akan dieksekusi.
Bagi warga Dusun Mudo, persoalan ini bukan sekadar administrasi atau anggaran, tetapi masalah keberlangsungan hidup. Jika jalur utama benar-benar terputus, aktivitas ekonomi dan mobilitas warga akan lumpuh total.
Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan perbaikan akan dilakukan, baik oleh Pemkab Muaro Jambi maupun Balai Sungai.
Jika pemerintah daerah dan Balai Sungai terus saling lempar tanggung jawab, maka jalan Dusun Mudo bukan hanya akan terputus secara fisik, tapi juga oleh lambatnya respons pemerintah dalam menangani infrastruktur krusial bagi masyarakatnya.
Pemkab sudah menyatakan sikap, kini giliran Balai Sungai! Warga menunggu aksi nyata, bukan sekadar wacana!. (Regar)
Discussion about this post