Jambi, otodanews.com – Kelangkaan gas subsidi di Kota Jambi terus menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Menyikapi hal ini, Komisi II DPRD Kota Jambi mengusulkan solusi konkret berupa perluasan jaringan gas (jargas) yang terhubung langsung ke rumah warga. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan dengan PT Jambi Inti Indoguna (JII), BUMD milik Provinsi Jambi yang mengelola jargas di wilayah tersebut, pada Selasa (14/1/2025).
Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menegaskan bahwa perluasan jargas dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada gas subsidi.
ArtikelTerkait
“Jika 30 persen penerima manfaat gas subsidi sudah disuplai jargas, maka kuota gas subsidi yang ada bisa dialihkan ke penerima baru. Dengan begitu, distribusi gas menjadi lebih merata,” ujar Djokas.
Namun, ia juga menyayangkan minimnya sinergi antara Pemerintah Kota Jambi dan PT JII dalam pengelolaan jargas, meskipun sebagian besar pendapatan PT JII berasal dari Kota Jambi.
“Kami merasa Pemerintah Kota Jambi hanya menjadi objek, tidak dilibatkan dalam pengelolaan jargas ini. Hal ini perlu segera dievaluasi,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Mukhlis, turut menyoroti masalah teknis terkait jargas. Ia menekankan pentingnya data wilayah yang sudah memiliki sambungan jargas tetapi belum mengalirkan gas.
“Banyak sambungan jargas yang terpasang, tetapi tidak aktif. Kami meminta PT JII untuk segera memberikan data lengkap terkait hal ini,” kata Mukhlis.
Mukhlis juga mengkritik peran PT JII yang hanya terbatas sebagai pencatat dan penagih meteran, tanpa upaya memperluas jaringan gas.
“Seharusnya, PT JII lebih proaktif dalam mengusulkan penambahan jargas. Kalau hanya untuk mencatat meteran dan menagih, itu tugas yang bisa dilakukan oleh BUMD Kota Jambi,” tegasnya.
Pihak PT JII melalui Eka menjelaskan bahwa pembangunan jargas dimulai sejak 2012 dan operasionalnya berjalan pada 2015. Hingga saat ini, terdapat 17 ribu sambungan jargas aktif yang dikelola, dengan 13 ribu di Kota Jambi dan 4 ribu di Muaro Jambi. Namun, Eka menyebut belum ada rencana penambahan jaringan baru.
“Fungsi kami saat ini hanya sebatas pencatatan meteran. Hasil dari pencatatan tersebut tidak masuk ke PT JII, melainkan digunakan untuk membayar gaji karyawan,” jelas Eka.
Komisi II DPRD Kota Jambi berharap adanya langkah konkret untuk memperluas jaringan gas guna memastikan ketersediaan gas yang lebih merata. Dengan adanya solusi ini, masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan gas subsidi. (Regar)
Discussion about this post