Muara Bulian, otodanews.com – Jumlah masyarakat Kabupaten Batanghari yang membutuhkan bantuan sosial (bansos) atau yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menurun. Penurunan terjadi karena kondisi perekonomian masyarakat terindikasi mulai membaik.
Disebut penurunan di Kabupaten Batanghari pada tahun 2024 itu ada sebanyak 9666 yang terdata penerima bansos, sedangkan pada tahun 2025 ini ada sebanyak 9563 yang menerima bansos, hal tersebut dikarenakan data yang sudah diintegrasikan dengan data penerima dari berbagai faktor.
Program Keluarga Harapan (PKH) salah satunya adalah program bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Tujuan PKH Mengurangi angka kemiskinan, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Membantu keluarga miskin mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, Membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar.
Menurut koordinator PKH Kabupaten Batanghari Yusuf di Muara Bulian, pada Rabu (12/02/2025) mengatakan penurunan terjadi karena perubahan masyarakat itu sendiri. Artinya taraf perekonomian mereka sudah membaik, Ini menunjukkan angka positif.
“Sekarang ini data yang sudah diintegrasikan dengan data penerima BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan dengan kebijakan baru ini,” ujarnya.
Beliau juga menyampaikan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini tidak boleh menerima insentif yang bersumber dari APBN maupun APBD, karena otomatis akan di keluarkan dari sananya.
“Nah jadi apabila KPM sebagai Guru Pami, penggiat desa itu penerima insentif dari dana desa, jadi secara otomatis mereka terkeluarkan, ataupun mereka menjadi PTT di pemda juga akan dikeluarkan,” Sambungnya.
Koordinator PKH Kabupaten Batanghari itu juga menyinggung mengenai BPJS Ketenagakerjaan sebagai ART, apabila ada salah satu keluarganya belum pisah KK terus salah satu keluarga yang bekerja sebagai ART ini kerja di Alfamart/Indomaret atau di Perusahaan dan dia terdata sebagai penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan itu secara otomatis akan dikeluarkan.
“Makanya sekarang ini mengalami penurunan karena hal tersebut,” Kata Koordinator PKH Kabupaten Batanghari.
Jadi untuk penerima PKH itu ada pendamping yang rutin setiap bulannya ada pertemuan peningkatan kapasitas keluarga, yang didalamnya ada materi yang kita ajarkan kepada mereka disamping itu juga kita secara berkala mengupdate data mereka.
“Update ini sendiri terkait perkembangan bayi yang baru lahir,atau si KPM ini hamil jadi pemuktahiran datanya setiap waktu, jadi setiap ada perubahan kita lakukan pemuktahiran data,” ujarnya.
Beliau juga menyampaikan PKH masih sama seperti sebelumnya berupa uang, pada komponen SD itu sebanyak Rp. 225.000,- dan untuk Komponen SMP Rp. 375.000,- serta pada Komponen SMA Rp. 500.000,- sedangkan untuk ibu hamil/balita kami berikan Rp. 750.000,- dan ada lagi komponen kesejahteraan sosial lansia dan disabilitas Rp. 600.00,- kita berikan masing-masing 4 tahap dalam setahun.
“Apabila kita berikan sekaligus nominalnya lumayan, karena kebijakannya bertahap 3 bulan sekali,” Pungkasnya.
Dan untuk penyaluran PKH selama ini diberikan secara tunai melalui pos, namun di tahun ini kita masih menunggu perkembangannya seperti apa tapi sebagian sudah melalui BRI jadi mereka ini bisa mengambil dari Bank BRI da ATM, serta Brilink terdekat. (Feni)
Discussion about this post