Jambi, ON-Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) meminta petani untuk mengoptimalkan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi program strategis pemerintah. Kesempatan ini harus digunakan sebaik-baiknya agar kebun petani setara produktivitasnya dengan perkebunan swasta.
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan dukungan penuh kepada petani sawit. PSR menjadi bukti keberpihakan Presiden bagi peningkatan kehidupan petani,” ujar Ir. Gulat ME Manurung, MP, CAPO, Ketua Umum DPP APKASINDO, saat memberikan sambutan dalam Focus Group Discussion bertemakan “Kiat Sukses Peremajaan Sawit Rakyat dalam Rangka Mendukung Program Peremajaan Sawit Rakyat 500.000 Ha”, Jumat ( 12 Maret 2021).
ArtikelTerkait
FGD ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jambi, Agus Sunaryo, Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara (Dewan Pembina DPP APKASINDO), Rino Afrino (Sekjen DPP APKASINDO), Kasriwandi (Ketua DPW APKASINDO Prov.Jambi), Dinas Perkebunan, dan petani sawit se-Jambi. Kegiatan ini didukung penuh oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Gulat menjelaskan bahwa APKASINDO sebagai organisasi petani sawit terbesar di Indonesia sangat berkepentingan terhadap keberhasilan PSR. Mengingat, anggota APKASINDO memiliki anggota yang tersebar di 22 provinsi dan 117 kabupaten/kota.
“Kami sangat berkepentingan terhadap kesuksesan program strategis Presiden Joko Widodo untuk dapat terlaksana baik. Dukungan kami ini sesuai arahan Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Selain itu, kami telah melakukan audiensi dengan Wakil Presiden, KH Ma’aruf Amin dan Syahrul Yasin Limpo.Menteri Pertanian,” ujarnya.
Gulat mengistilahkan percepatan PSR ini harus seperti double gardan. Jadi, tidak hanya mengandalkan PSR petani mandiri melainkan harus menggenjot kemitraan dengan korporasi. Di Jambi, perkebunan sawit dikelola petani hampir 60 persen lebih. Jika mengandalkan PSR petani mandiri maka dipastikan target 180 ribu hektare tidak akan tercapai. Tapi harus diselaraskan dengan penerapan kemitraan setara dengan perusahaan. Disinilah, perusahaan punya bertanggungjawab 20 persen pola kemitraan sebagaimana dituangkan dalam PP UUCK.
“Jadi, korporasi harus ambil peran. Jangan menunggu harus ovensif dan menyerang dalam arti mesti aktif dan atur strategi. APKASINDO sudah launching pola kemitraan setara di Kemenko. Itu dapat diduplikasi, seperti apa yang sudah dilakukan oleh PTPN 6 dan APKASINDO Jambi,” ujar auditor ISPO ini.
Dalam sambutan Pj.Gubernur Jambi yang diwakili Agus Sunaryo, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, menyatakan kelapa sawit memberikan kontribusi penting bagi Jambi bagi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor ini merupakan produk perkebunan unggulan dengan luas 1,34 juta hektare di Jambi. Dari luasan tadi, sekitar 765 ribu hektare atau 66 persen dikelola oleh petani. Sementara itu, perkebunan swasta seluas 387.165 ha atau 33 persen.
“Usaha perkebunaan sawit menjadi besar dan memberikan manfaat bagi perekenomian khususnya Jambi. Komoditas ini telah menjadi mata pencaharian 221 ribu kepala keluarga petani di 8 kabupaten,” paparnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah sangat mendukung peremajaan sawit bagi kebun sawit petani yang tidak produktif. Untuk itu, PSR memakai dana yang dikelola BPDPKS melalui skema dana hibah kepada kelompok tani ataupun koperasi petani. Berdasarkan data BPDP sepanjang 2016-2020, luasan kebun PSR di Jambi mencapai 14.294 hektare dan jumlah petani yang terlibat sebanyak 5.677 orang.
“Tahun ini, kami menargetkan PSR seluas 15 ribu hektare. Target ini dapat tercapai dengan dukungan semua pihak. Termasuk kami harapkan dukungan APKASINDO untuk mendampingi petani dan berbagi informasi maupun pengetahuan kepada petani peserta PSR di Jambi,” harapnya.
Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara selaku Dewan Pembina DPP APKASINDO, mengatakan momentum PSR ini harus digunakan petani sebaik-baiknya. Dukungan bagi petani diberikan tidak sebatas dana. Melainkan kemudahan persyaratan untuk mengikuti PSR.
“Target PSR belum mencapai separuhnya. Momentum ini harus digunakan dengan baik agar kelapa sawit dapat menopang perekonomian Indonesia lebih baik,” jelasnya.
Dalam FGD ini, dilakukan penandatanganan Mou antara DPW APKASINDO Jambi dan GAPKI yang diwakili Kasriwandi (Ketua DPW APKASINDO Jambi) dengan Eka Bayu (Sekretaris GAPKI Jambi).
Kegiatan ini berlangsung 12-13 Maret 2021 yang dilanjutkan dengan FGD menghadirkan pembicara antara lain APKASINDO, Dinas Perkebunan, dan PT Damimas.(MS)
Discussion about this post