Hari ini tepat setahun sejak Bambang Bayu Suseno berdiri tegap mengucap sumpah jabatan, dan menerima mandat sebagai Bupati Kabupaten Muaro Jambi.
Satu tahun memang waktu yang sangat singkat untuk melihat pencapaian dalam kepemimpinan seorang kepala daerah, namun cukup untuk menilai sejauh mana kompetensi figur dalam bekerja mewujudkan visi dan janji politik semasa kampanye.
ArtikelTerkait
Akrab disapa dengan akronim BBS, pria yang sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil bupati itu punya lima misi dan dua belas program unggulan untuk Bumi Sailun Salimbai. Semua ia balut dalam tajuk mimpi besar mewujudkan Muaro Jambi Berbakti, yaitu “Muaro Jambi yang Berkeadilan, Berakhlak, Maju serta Unggul di Bidang Pertanian, Industri, dan Pariwisata”.
Di dua belas bulan pertama kepemimpinannya, apa saja upaya yang sudah dilakukan BBS untuk mewujudkan visi, misi, dan program unggulan? Mari kita telusuri jejak kinerja bupati yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Upaya Pembangunan yang Merata di Tengah Tantangan Fiskal, BBS Sikapi dengan Program KITAB
Periode kepemimpinan BBS adalah periode yang punya tantangan sulit, tidak semua kepala daerah mampu bekerja dengan maksimal di bawah tekanan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Perlu kepiawaian dan kecerdasan untuk lebih dari sekadar survive dalam kondisi seperti ini.
Namun, bagi BBS yang sudah malang melintang dalam dunia politik dan pemerintahan, tantangan fiskal saat ini tidak ia dijadikan tameng alibi pada masyarakat soal lambat dan tidak meratanya pembangunan. Selaku figur yang memang benar-benar punya jiwa kepemimpinan kuat, apapun tantangan yang dihadapi ke depan, BBS akan terus menjawab semua dengan solusi.
BBS sendiri bukanlah tokoh yang baru di Kabupaten Muaro Jamb. Ia memulai karirnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi pada tahun 2009, kemudian terpilih kembali untuk periode kedua di tahun 2014. Pengalaman di legislatif tingkat provinsi selama dua periode itu menempah BBS menjadi figur pemimpin yang lebih matang. Kedekatannya dengan konstituen yang mayoritas berasal dari Muaro Jambi menjadi awal dimulainya mimpi dan cita-cita untuk bisa berkontribusi lebih besar. Akhirnya, dorongan dari masyarakat membuat ia memilih satu keputusan yang kini telah mengubah jalan karirnya di dunia politik.
Di masa-masa kampanye Pilkada Muaro Jambi tahun 2024 lalu, hanya BBS calon yang punya gagasan kuat untuk pembangunan daerah. BBS tidak cuma menjual slogan seperti kebanyakan tokoh politik, tetapi ia juga menawarkan program dan solusi konkret untuk persoalan yang dihadapi masyarakat. Agaknya, pengalaman di legislatif selama dua periode telah sangat membantu BBS untuk memahami apa saja keluh kesah masyarakat. Dari sini kita bisa menilai bahwa selama duduk sebagai anggota dewan, BBS sangat serius bekerja menyerap aspirasi masyarakat, sehingga ia paham betul apa saja persoalan yang ada di tataran bawah.
Program unggulan BBS yang sangat menarik perhatian kala itu adalah “Membangun dari Desa”, sebuah prototipe untuk menciptakan pembangunan yang adil dan merata, dengan melibatkan langsung masyarakat desa selaku penikmat kebijakan. Ini merupakan solusi konkret. BBS memahami bahwa banyak terjadi ketimpangan pembangunan bukan hanya karena anggaran tidak memadai, namun karena kepala daerah tidak bisa memberikan solusi yang tepat.
Di awal masa kampanye, saat BBS merumuskan program dan mensosialisasikannya pada masyarakat, pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan soal efisiensi anggaran. Kebijakan efisiensi baru keluar kurang dari sebulan jelang pelantikan. Kebijakan tersebut jadi tantangan nyata pertama yang harus dilewati BBS. Dengan segudang pengalaman dan kecerdasan yang dimiliki, ia punya solusi sendiri untuk menghadapi efisiensi anggaran. Keseriusan BBS dalam memberikan solusi untuk permasalahan di Muaro Jambi bukan karena program tersebut kadung digaungkan saat kampanye dulu, namun karena niat tulus untuk menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Menyiasati efisiensi, BBS akhirnya meluncurkan program khusus yang disebut KITAB (Kumpulan Informasi Terbaru Muaro Jambi Berbakti). Di dalamnya terhimpun persoalan yang ada di desa, mulai dari yang paling mendesak dan prioritas, hingga permasalahan biasa. Isi KITAB sendiri ditulis oleh pemerintah desa usai bermusyawarah dengan seluruh warga. Nantinya, pemerintah daerah akan mengkaji satu persatu KITAB dari seluruh desa, kemudian menyelesaikan persoalan yang dianggap desa paling prioritas dan mendesak.
Ini merupakan solusi konkret yang dikeluarkan BBS untuk terciptanya pemerataan pembangunan dan keadilan di tengah kondisi anggaran yang sedang mengalami kesulitan. Tidak hanya infrastruktur, KITAB menghadirkan seluruh persoalan termasuk pendidikan, sosial, budaya, hingga agraria dan tata ruang. BBS tidak ingin daerah mengalami kemajuan hanya dari fisik, tapi juga kemajuan non fisik. Maka, desa-desa yang sudah dirasa cukup dengan infrastruktur yang dimiliki, boleh mengajukan pembangunan non fisik yang lebih mendesak dan dirasa sangat dibutuhkan.
KITAB merupakan wujud implementasi dari program unggulan Gema Desa (Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan), dengan tagline terkenalnya “Membangun dari Desa”. Selain KITAB, BBS juga punya program unggulan lain seperti Workshop Berbakti. Program ini diluncurkan untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan secara cepat dan tepat. Saat ini, Workshop Berbakti terbagi dalam empat wilayah, di antaranya wilayah Kecamatan Kumpeh dan Kumpeh Ulu, wilayah Kecamatan Sekernan dan Jambi Luar Kota (Jaluko), wilayah Kecamatan Sungai Gelam dan Mestong, dan terakhir wilayah Sungai Bahar Grup.
Workshop Berbakti adalah inisiatif yang dilakukan BBS mengingat panjangnya jalan rusak dan terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Diketahui, untuk membangun jalan dengan rigid beton sepanjang satu kilometer, anggaran yang dibutuhkan adalah lebih dari delapan miliar rupiah. Tentu di tengah fiskal yang tertekan saat ini, pembangunan jalan tidak bisa instan dan harus bertahap. Maka, Workshop Berbakti jadi solusi baru yang ditawarkan BBS untuk menangani jalan rusak secara sementara.
Di dalam Workshop Berbakti, terdapat sejumlah alat berat yang sudah siap digunakan oleh masyarakat untuk memperbaiki jalan. Selain itu, workshop juga menyediakan alat pertanian untuk masyarakat yang ingin membuka lahan. Ini sebagai bentuk komitmen dukungan BBS kepada masyarakat, khususnya di bidang pertanian.
Implementasi program unggulan dalam bentuk KITAB dan Workshop Berbakti menjadi bukti bahwa BBS tidak sama dengan politik yang saat ini dikenal luas masyarakat, yang punya reputasi buruk dan tingkat kepercayaan rendah. Terlebih, baru-baru ini hasil survei Indikator menunjukkan, tiga lembaga dengan tingkat kepercayaan paling rendah semua didominasi oleh orang politik, mulai dari DPR, Partai Politik, dan DPD. Namun, dalam kasus ini BBS berbeda, ia bukan hanya sekedar retorika atau janji, tapi juga realita dalam solusi masyarakat. BBS adalah sosok pemimpin cerdas harapan masa depan Jambi.
APBD Turun 400 M, Tantangan BBS di Tahun Kedua Lebih Berat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi untuk tahun 2026 turun sebanyak 400 miliar. Turunnya anggaran ini menurut Sekda Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, dikarenakan kebijakan efisiensi yang membuat Transfer Ke Daerah (TKD) dipangkas. Ia menilai, turunnya APBD dari 1,7 triliun di tahun 2025 menjadi 1,3 triliun di tahun 2026 paling berdampak ke sektor infrastruktur. Sementara itu, untuk pendidikan dan kesehatan masih relatif aman.
BBS merespons drop-nya anggaran ini dengan instruksi tegas kepada seluruh OPD. Pertama, ia memerintahkan agar prinsip efisiensi semakin diperkuat dengan mengedepankan efektivitas belanja. BBS ingin perangkat daerah memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pembangunan daerah, pelayanan dasar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, pengendalian belanja operasional. BBS ingin belanja perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan pendukung lainnya dilakukan secara selektif, proporsional, dan sesuai kebutuhan riil dengan tetap mengedepankan hasil dan output yang terukur.
Ketiga, percepatan dan ketepatan pelaksanaan anggaran. Ia meminta agar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah di-launching segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun dan manfaat anggaran dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.
Pesan dan instruksi tegas tersebut, diikuti dengan penandatanganan perjanjian kinerja oleh seluruh OPD yang ada di Muaro Jambi, pada Senin, 26 Januari lalu. Hal ini dilakukan BBS sebagai bentuk komitmen, sekaligus bukti bahwa ia tidak ingin apa yang ditargetkan hanya sekadar retorika belaka.
Meski tahun 2026 lebih berat dibanding sebelumnya, asa untuk membuat Muaro Jambi jadi lebih baik tidak juga surut. Di tahun ini, BBS punya target untuk meningkatkan IPM menjadi 74 persen, sebagai salah satu upaya menciptakan SDM yang unggul. Selain itu, target Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) mencapai 52 persen, dengan cara melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi di berbagai desa.
Untuk perekonomian, BBS mendorong agar persentase tingkat kemiskinan turun menjadi 3,43 persen dan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 6,40 persen. Caranya adalah dengan memperkuat daya saing daerah, penguatan kawasan pertumbuhan ekonomi, kawasan sentra produksi, peningkatan produktivitas, dan hilirisasi berbasis komoditi unggulan pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan ekonomi, pelaku usaha, serta fasilitasi ekonomi.
Di bidang tata kelola pemerintahan, BBS ingin memperkuat reformasi birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tatget indikator reformasi birokrasi yang ingin dicapai adalah 70. Untuk pelestarian lingkungan, ia berharap Muaro Jambi mampu memperkuat pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dengan target indeks lingkungan hidup mencapai 71,62 persen.
Target-target yang sudah ditetapkan tersebut, semua adalah bagian dari proses mewujudkan “Panca Cita” di Kabupaten Muaro Jambi. BBS meyakini, untuk sampai kepada visi “Berbakti” seperti yang diharapkan, daerah harus maju dari segi SDM, infrastruktur, ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan pelestarian lingkungan. (Regar)
Discussion about this post